Surabaya - Pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga bertindak cepat merespons isu gangguan mesin kendaraan setelah pengisian BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Jawa Timur. Sejak akhir pekan, pemberitaan mengenai motor brebet massal menyebar luas di media sosial, disertai tagar #PertaliteBrebet yang menjadi trending dengan ribuan interaksi, meme “pulang dorong motor”, serta video pengendara mogok di jalan. Berdasarkan laporan sementara, tercatat 155 motor dan 7 mobil mengalami gangguan mesin, sementara sejumlah bengkel kebanjiran servis dengan biaya rata-rata Rp500 ribu.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan perusahaan menjalankan protokol ketat untuk menjamin kualitas bahan bakar. “Baik di terminal BBM maupun SPBU, seluruh penyaluran dilakukan sesuai SOP agar bahan bakar tetap berkualitas dan tidak merugikan masyarakat,” ujarnya saat meninjau SPBU Jemurasi, Surabaya, Jumat (31/10). Ia juga menegaskan akan memberi sanksi tegas kepada siapa pun, baik internal maupun eksternal, yang terbukti melanggar dan merusak kepercayaan publik terhadap Pertamina.
Pengamat energi dari Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai langkah cepat pemerintah dan Pertamina sudah tepat, namun publik perlu bersikap tenang dan tidak menarik kesimpulan prematur. “Kritik boleh, tapi jangan berubah jadi kepanikan massal. Pemerintah dan Pertamina sudah bertindak cepat, sekarang waktunya publik menunggu hasil dengan kepala dingin,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (1/11).
Di tengah penyelidikan, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyebut dugaan pencampuran etanol dan “dua cairan berbeda” sebelum hasil laboratorium keluar. Narasi tersebut sempat viral dan menambah kebingungan publik, padahal kebijakan mandatori etanol (E10) baru akan diberlakukan pada 2027. Romadhon menilai pernyataan seperti itu kontraproduktif terhadap semangat transparansi yang sedang dijalankan pusat dan daerah.
Ia mengingatkan agar pejabat publik berhati-hati dalam berkomentar. “Kalau berbicara tanpa data, yang rugi bukan hanya Pertamina, tapi juga masyarakat sendiri. Pejabat publik seharusnya menenangkan, bukan menambah keresahan,” tegasnya.
Menurut Romadhon, fenomena ini menjadi ujian kedewasaan publik dan pejabat dalam menghadapi isu energi. “Masalahnya bukan pada Pertalite, tapi pada kecepatan menyimpulkan tanpa fakta. Emosi publik tidak boleh lebih cepat dari data,” tambahnya. Hasil investigasi sementara menunjukkan, Polda Jatim tidak menemukan kandungan air di tiga SPBU yang diperiksa, sementara Lemigas menyatakan lebih dari 300 sampel bahan bakar telah diuji dan seluruhnya on-spec sesuai standar mutu nasional.
Romadhon menilai kejadian ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi komunikasi publik antara BUMN, pemerintah, dan masyarakat sipil. “Pertamina wajib bekerja sama dengan publik melalui edukasi energi, live stream uji lab, serta keterbukaan informasi rantai pasok BBM. Ini kunci membangun kepercayaan bersama,” ujarnya.
Pertamina bersama Kementerian ESDM dan Lemigas kini memperluas investigasi ke jalur distribusi dan 300 SPBU lain di Jawa Timur. Perusahaan juga membuka kanal pengaduan resmi melalui Pertamina Contact Center 135 dan aplikasi MyPertamina, agar masyarakat dapat melapor langsung tanpa menebar isu di media sosial. “Kritik masyarakat akan selalu kami jadikan bahan introspeksi untuk terus memperbaiki pelayanan,” ujar Mars Ega Legowo Putra.
Romadhon menekankan pentingnya transparansi hasil uji lab dan penanganan cepat terhadap masyarakat terdampak. “Ini momentum menyelamatkan citra Pertamina sebelum isu meluas nasional. Kalau ada yang dirugikan, laporkan ke BPKN agar penanganan bisa tuntas,” imbaunya.
Ia menutup dengan ajakan menjaga ketenangan dan kepercayaan publik. “Energi ini milik kita bersama. Kalau ada masalah, kita benahi bersama. Tapi jangan biarkan emosi mengalahkan fakta. Mari jaga kepercayaan ini, karena energi bukan sekadar bahan bakar, tapi semangat menjaga bangsa,” pungkasnya.