JAKARTA - Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) resmi memasuki babak baru kepemimpinan setelah menggelar Musyawarah Nasional (Munas) pada 31 Oktober 2025. 

Agenda lima tahunan tersebut tak sekadar memilih jajaran pengurus baru, tetapi juga menegaskan arah strategis asosiasi dalam menghadapi tantangan industri pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di tengah dinamika global.

Saut Hutagalung Nahkodai AP5I Periode 2025–2030

Dari hasil Munas tersebut, Saut P. Hutagalung terpilih sebagai Ketua AP5I periode 2025–2030, menggantikan kepemimpinan sebelumnya. Dalam sambutan perdananya, Saut menyerukan semangat kebersamaan dan kolaborasi antaranggota asosiasi guna memperkuat daya saing sektor perikanan nasional.

“Kita harus memperkokoh kebersamaan sebagai Asosiasi Perikanan dalam mengatasi berbagai tantangan saat ini dan yang akan datang,” ujar Saut dalam sambutannya usai terpilih.

Pemilihan kepengurusan baru ini juga menjadi momentum refleksi bagi AP5I untuk memperkuat posisi strategisnya sebagai mitra pemerintah dan pelaku usaha dalam menjaga keberlanjutan rantai pasok perikanan, baik di sektor pengolahan maupun pemasaran.

Selain memilih ketua baru, Munas juga menetapkan jajaran Badan Pengawas AP5I periode 2025–2030, yang diketuai oleh Harry Lukmito dengan anggota Aris Utama, Ricky Tandriono, Adi Surya Dewanto, dan Anton Suryono Gunawan. 

Kehadiran mereka diharapkan memperkuat tata kelola organisasi dan memastikan pelaksanaan program AP5I berjalan transparan serta sesuai tujuan asosiasi.

Pengurus Baru Siap Lanjutkan Kolaborasi dengan Pemerintah

Sekretaris Eksekutif AP5I, Anna Maria, menjelaskan bahwa di bawah kepemimpinan baru, asosiasi akan terus melanjutkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 

Sinergi tersebut penting untuk memperkuat industri perikanan nasional, terutama dalam menghadapi isu keamanan pangan dan kualitas ekspor.

“Dengan terpilihnya pengurus baru AP5I, kami akan melanjutkan kerja sama yang baik dengan pemerintah untuk mendukung industri perikanan Tanah Air,” ujar Anna dalam keterangan resminya

Anna menegaskan, AP5I juga tengah memusatkan perhatian pada pemenuhan persyaratan produk perikanan bebas antibiotik, yang kini menjadi standar utama di pasar internasional. Tantangan tersebut, menurutnya, harus diselesaikan sejak dari hulu melalui pengawasan dan pendampingan pada sektor budidaya.

“AP5I juga fokus pada tantangan lainnya dalam pemenuhan persyaratan produk perikanan bebas antibiotik yang harus ditangani sejak dari hulu pada usaha budidaya,” lanjutnya.

Kolaborasi Strategis Hadapi Isu Sertifikasi Udang Ekspor

Salah satu isu yang menjadi perhatian serius AP5I adalah sertifikasi bebas Cesium-137 bagi produk udang yang diekspor ke Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bentuk tanggapan atas meningkatnya perhatian global terhadap keamanan pangan dan potensi kontaminasi bahan radioaktif pada hasil laut.

Anna menjelaskan bahwa AP5I kini berkolaborasi dengan pemerintah dalam memastikan standar tersebut terpenuhi agar produk Indonesia tetap kompetitif di pasar ekspor. Upaya ini sekaligus memperlihatkan komitmen industri dalam memenuhi prinsip zero tolerance terhadap bahan berbahaya.

Langkah tersebut juga sejalan dengan sikap AP5I terhadap isu “udang radioaktif” yang sempat mencuat di publik beberapa waktu lalu. 

Asosiasi secara tegas meminta pemerintah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kontaminasi radioaktif untuk memastikan kredibilitas dan kepercayaan pasar internasional terhadap produk laut Indonesia tetap terjaga.

Munas AP5I Tegaskan Reformasi Organisasi dan Arah Baru Industri

Munas AP5I 2025 juga menjadi ajang konsolidasi organisasi yang dihadiri oleh 72 anggota, atau setara dengan 88,8% dari total anggota yang terdaftar. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan besarnya komitmen pelaku usaha perikanan terhadap keberlangsungan asosiasi.

Selain pemilihan pengurus baru, agenda Munas juga mencakup laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus periode 2020–2025 serta pembahasan perubahan Anggaran Dasar (AD). 

Perubahan AD ini dinilai penting untuk menyesuaikan mekanisme organisasi dengan dinamika industri yang terus berkembang, termasuk tantangan pasar global, perubahan kebijakan ekspor, dan peningkatan tuntutan kualitas produk.

Melalui reformasi struktural ini, AP5I berharap dapat menjadi asosiasi yang lebih adaptif, inklusif, dan proaktif dalam mendorong transformasi sektor perikanan Indonesia. 

Dengan kepemimpinan baru dan sinergi lintas lembaga, AP5I menegaskan peran strategisnya sebagai jembatan antara pelaku industri dan pemerintah dalam menghadapi tantangan keberlanjutan sumber daya laut nasional.

Kehadiran kepengurusan baru AP5I periode 2025–2030 bukan sekadar pergantian struktur organisasi, melainkan penegasan arah baru bagi industri perikanan Indonesia. 

Di bawah kepemimpinan Saut P. Hutagalung, asosiasi berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan standar mutu produk ekspor, dan memastikan industri perikanan nasional tumbuh berdaya saing tinggi di pasar global.

Dengan dukungan penuh anggota dan kerja sama pemerintah, AP5I diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam menjaga keberlanjutan dan integritas produk perikanan Indonesia di masa depan.